Oleh: Rusmadi

KWABagaimanapun, mengoptik proyeksi dan gagasan civil Islam tidak bisa dilepaskan dari perbincangan mengenai gagasan civil society yang begitu populer di berbagai belahan dunia saat ini, termasuk Indonesia. Istilah yang secara sederhana dimaknai sebagai masyarakat berkeadaban ini sering disebut-sebut mendapatkan rujukan tertuanya dari tradisi Kekaisaran Romawi yang berambisi untuk mengadabkan masyarakat di luar Romawi melalui aturan-aturan (civil code) agar berkeadaban sebagaimana masyarakat Romawi. Pada masa ini gagasan civil society selalu disamakan dengan masyarakat di luar militer. Pada perkembangannya, civil society akhirnya mengalami pergeseran. Pemikir-pemikir semacam Thomas Aquinas, Adam Ferguson, John Lock, J.J Rousseau, Thomas Paine, G.W.F Hegel, Alexis de Tocqueville, hingga Antonio Gramsci, adalah sederet pemikir yang mencoba mendefinisikan lebih lanjut mengenai istilah civil society ini dengan perspektifnya masing-masing. Gramsci misalnya, dengan gaya pemikirannya yang khas, ia menyebut bahwa civil society harus dikembangkan sedemikian lupa sehingga negara tidak diperlukan lagi, oleh karenanya di kemudian hari ia memiliki terminologi-terminologi lain, yakni civil society, political society, dan economic society.

Selain dari Gramsci, gagasan civil society mengemuka secara kuat menjadi semacam “gerakan kiri” yang mencoba mengimbangi kekuatan negara juga terinspirasi oleh munculnya gerakan solidaritas di Polandia pimpinan Lech Walesa yang melancarkan perlawanan terhadap dominasi pemerintahan Jenderal Jeruzelski. Pola yang dipakai gerakan ini kemudian meluas hingga ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, sejak akhir dekade 1990-an gagasan civil society tidak bisa dipungkiri memang benar-benar mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Gagasan civil society begitu bergairah di Indonesia tidak lepas dari perubahan secara mendasar struktur dan model pemerintahan dari otoritarianisme Orde Baru menjadi model demokrasi yang sesungguhnya. Lalu, berbagai kalangan terlibat secara intens dalam diskursus mengenai sesuatu yang sering disebut sebagai gerakan “melawan” dominasi dan otoritarianisme negara. Berbagai kalangan dari beragam background pemikiran dan intelektual kemudian mencoba mengadopsi gagasan civil society ini dengan sedikit polesan. Tak terkecuali Islam. Para pemikir Islam Indonesia pun -baik yang dikenal modernis maupun tradisionalis- dan para pemerhati Islam Indonesia, begitu bersemangat mengangkat isu-isu civil society dalam percikan-percikan gagasannya.

Dari sinilah muncul gagasan tentang civil Islam. Dalam benak para pencetusnya, seperti Robert W Hafner misalnya, mungkin terbayangkan begitu indahnya sebuah masyarakat Islam yang mampu menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap negara dan pasar. Inilah sebuah masyarakat Islam yang benar-benar berkeadaban. Bayangan Hafner ini nampaknya tidak berlebihan jika kita melihat dinamika dan pergulatan khas masyarakat Islam Indonesia yang begitu adaptif dengan demokrasi, toleran, inklusif, tidak primordial, tidak terjebak pada klaim kebenaran keyakinannya sendiri, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, HAM, kesetaraan gender, peduli terhadap sesama, cinta damai, mengedepankan kepentingan bersama, dll yang sejatinya dikembangkan dari nilai-nilai Islam. Tetapi sayangnya, apa yang dibayangkan sebagai civil Islam ini tampaknya lambat laun kian mendapatkan banyak tantangan dan tekanan secara internal seiring dengan transisi demokrasi yang tidak menentu.

Tantangan Civil Islam

Memperbincangkan, seraya menakar kembali gagasan civil Islam di Indonesia menjadi menarik, mengingat transisi demokrasi yang lahir dari rahim reformasi tak kunjung menemukan arah. Alih-alih menunjukkan masyarakat yang berkeadaban, masyarakat Islam justru menemukan kembali –meminjam istilah Abdel Wahab Madded- penyakitnya, yakni fundamentalisme dan radikalisme agama. Lihat saja bagaimana kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap aliran-aliran yang dianggap sesat (Jemaat Ahmadiyah misalnya), dan menguatnya gerakan penerapan syariat Islam (pembentukan negara Islam). Di sisi lain, pasca keruntuhan Soeharto, tumbuh berbagai wajah Islam baru, baik yang liberalis maupun yang dikenal berlawanan dengannya (Islamis), semisal Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dll. Kendati belum menjadi arus utama dalam percaturan gerakan Islam di Indonesia, tetapi responsinya terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan keagamaan yang sangat cepat, emosional, dan bahkan radikal, menjadikan seruan-seruannya nyaring terdengar. Kendati Hafner menyebut bahwa Islam sipil (istilah lain civil Islam) telah dianggap sebagai bagian dari kunci kebangkitan Indonesia kontemporer ini, tetapi mampukah gagasan civil Islam menghadapi tekanan internal ini? Dalam hemat saya, gagasan civil Islam dalam prakteknya akan senantiasa mampu menjadi gerakan alternatif di tengah pergulatan Islamisme dan liberalisme yang saling berseberangan.

Lebih dari sekedar mengarahkan Islam pada wilayah privat, Civil Islam bahkan menegaskan bahwa ada jalan tengah antara privatisasi, liberalisasi dan konsepsi negara Islam. Jalan tersebut adalah melalui jalan agama publik yang membuat dirinya terdengar melalui asosiasi-asosiasi independen, dialog publik yang bersemangat, dan kesantunan yang ditunjukkan oleh orang-orang beriman. Pada titik inilah upaya penegasan kembali (reafirmasi) kekuatan Islam itu merupakan langkah strategis. Selain menghindari sugesti politik praktis sesaat, tetapi juga merupakan sebuah proposal gerakan yang sangat penting untuk diperjuangkan bagi pengembangan, pencerahan, sekaligus pencerdasan sumber daya umat secara optimal. Tetapi yang dimaksud dengan penegasan kembali (reafirmasi) kekuatan Islam ini tentu saja bukan kepada upaya mendirikan negara Islam, karena civil Islam dengan tegas telah membuang jauh-jauh mitologi negara Islam. Dari sinilah diskursus civil Islam bagi masyarakat Indonesia tampak begitu penting, agar Islam bisa ditarik dari jeratan gerakan eksklusifisme dan fundamentalis, serta privatisasi-sekuler dan liberal ke dalam agama publik yang mengedepankan keadaban (civility) dalam bentuk negara demokrasi, yang menghargai hak-hak sipil, kesetaraan, dan keadilan. Selain itu, juga agar agama benar-benar fungsional dalam kehidupan sosial, dan agama juga terbebas dari jebakan lubang hitam perselingkuhan agama dan politik, yang justru menjadikannya tidak kritis. Tidak sebagaimana kaum Islamis dan liberalis yang bersikukuh, dimana para Islamis lebih menghendaki pemberlakuan syari’at Islam, sementara kalangan liberalis -dengan logika sekulernya- lebih menghendaki agar agama dan negara diberlakukan sebagai dua hal yang terpisah. Agama adalah urusan pribadi yang diatur dengan teks wahyu, sedangkan negara adalah urusan publik yang dikendalikan oleh nalar dan pasar. Kalangan liberalis menolak ilusi kalangan Islamis bahwa krisis bangsa ini dikarenakan umat Islam tidak mengamalkan syari’at agamanya. Tidak ada korelasi antara keengganan mengenakan jilbab, memelihara jenggot, shalat berjama’ah, dan hukum potong tangan dengan keterpurukan bangsa ini.

Berbeda dari keduanya, civil Islam hendak mencoba menarik agama dari jeratan eksklusifisme kalangan Islamis, sekaligus menarik diri dari upaya deprivatisasi serta sekularisasi, sebagaimana dicita-citakan kalangan liberalis. Sebaliknya, civil Islam justru berkeinginan memasukkan Islam ke dalam apa yang sering disebut sebagai agama publik. Islam sebagai agama publik paralel dengan gagasan Nurcholis Madjid dengan jargon Islam Yes, Partai Islam No!. Bagi Cak Nur, civil Islam harus melibatkan etos-etos civil society, yakni: etos idea of progress yang akan menjadi daya pendorong kemajuan umat (bangsa), juga etos keberagamaan yang egaliter, inklusif, pluralis, dan tidak menunjukkan “eksklusifisme komunal”, dan etos nilai-nilai ketuhanan (rabbaniyah, rubbiyah) dalam tubuh umat; serta etos peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban (civility, madaniy) dan demokrasi. Juga sesuai dan sejalan dengan gagasan K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang “Pribumisasi Islam” yang bertujuan untuk menjadikan Islam sebagai etika sosial. Bagi Gus Dur, Islam tidak seharusnya menampilkan diri dalam bentuk eksklusif dalam bentuk keislamannya, tetapi mengintegrasikan kerja-kerja keislamannya dengan kerja-kerja kebangsaan secara menyeluruh. Islam juga harus dihindarkan dari politisasi agama agar tidak diletakkan di bawah wewenang negara. Sebaliknya, Islam harus menjadi kesadaran kuat dari warga masyarakat.

Singkatnya, Islam harus ditampilkan sebagai kekuatan transformatif dan kultural yang berorientasi pada masyarakat. Dengan demikian civil Islam merujuk pada nilai-nilai atau moralitas agama yang telah mengalami transformasi dari ruang privat yang primordial ke wilayah publik yang terbuka dan rasional. Akhirnya, pondasi bangunan civil Islam akan benar-benar tegak berdiri andai para pendukung pemikiran ini benar-benar mampu menghadapi berbagai tekanan internal yang muncul, dan pada saat yang sama masyarakat Islam juga mampu mempraktekkan keberagaman yang berkeadaban. Bukan sebaliknya, mempraktekkan keberagamaan yang dibangun di atas semangat kejayaan simbolik-formalistik yang mitologis. Apakah ia berbentuk simbolisme-formalistik dalam praktek kehidupan pribadi maupun kehidupan negara, yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan membangun peradaban. Atau bahkan lebih parah lagi, mempraktekkan keberagamaan yang tidak mencerminkan keberadaban, seperti membakar tempat ibadah dan melakukan kekerasan terhadap kelompok lain yang hanya secara kebetulan berbeda pemahaman agamanya.