Oleh: Rusmadi

(Tulisan ini merupakan pengantar editor untuk buku Kyai dan Kesetaraan Gender, walisongopress, 2009)

Sangat terasa sekali dalam beberapa tahun belakangan ini, terjadi hiruk pikuk perbincangan tentang isu-isu gender, terutama menyangkut isu-isu hak perempuan yang terabaikan, terpinggirkan, dan tersingkir dari percaturan kehidupan dunia yang terlampau patriarkhis. Sejumlah diskusi, seminar, dan kajian-kajian yang intens telah dilakukan guna merespon isu-isu ketidakadilan gender. Tetapi, hampir tak bisa disangkal, perbincangan mengenai isu-isu kesetaraan gender memang tidak pernah tuntas. Selalu saja ada berbagai persoalan yang saling terkait dengan isu ini. Berlangsungnya ketimpangan gender yang telah berlangsung lama mungkin bisa jadi adalah pemicu megapa persoalan ini tampak rumit dan satu sama lain saling terkait.Isu-isu ketimpangan gender hampir pasti masuk ke sudut-sudut disiplin lain, baik dalam disiplin humaniora maupun disiplin non humaniora.

Pada akhirnya, perbincangan mengenai kesetaraan gender juga tidak bisa melupakan gerakan feminisme yang begitu kuat di abad modern. Gerakan feminisme mempertanyakan ulang ketimpangan gender yang terjadi terutama pada konsepsi perbedaan peran laki-laki atas perempuan, di mana laki-laki memiliki superioritas atas perempuan dalam segala aspek kehidupan. Bahkan, peran-peran dalam dunia publik lebih banyak dipegang oleh laki-laki daripada perempuan. Sebaliknya, perempuan lebih banyak berperan dalam level domestik, baik sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga. Tidak hanya itu, dominasi ini bahkan dianggap sebagai sesuatu yang kodrati yang diberikan Tuhan. Bagi gerakan feminis, pandangan semacam ini tentu ditolak, dan kemudian didekontruksi. Bagi seorang feminis terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep seks dan gender. Persoalan-persoalan yang menyangkut perbedaan biologis dan fisiologis merupakan wilayah seks. Misalnya, laki-laki itu memiliki penis, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, memiliki vagina, memproduksi telur dan memiliki payudara. Semuanya merupakan given dan tidak dapat dipertukarkan. Inilah sejatinya yang disebut kodrati dan tidak dapat diubah. Sementara, yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah gender. Misalnya, perempuan itu memiliki sifat lemah lembut, emosional, keibuan dan cantik. Sedangkan laki-laki memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri itu, baik yang melekat pada perempuan maupun laki-laki tidaklah permanen. Artinya, sifat-sifat itu dapat beralih dan dipertukarkan dari satu ke yang lainnya.

Dengan demikian, gender merupakan suatu yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan, yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, gender juga menyangkut aspek-aspek non biologis lainnya. Jika yang mengkontruksi gender adalah sosial dan kultural, maka agama dan segala tafsirnya patut didudukkan pada posisi yang sama dengan faktor sosial dan kultural yang lain. Tidak lain karena agama adalah bagian dari kebudayaan manusia yang keberadaannya begitu penting sebagai sumber moral. Dalam masyarakat religius, agama telah menjadi kerangka acuan bagi pengembangan sistem nilai dan tolok ukur bagi ketentua-ketentuan sosial (baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, dll). Dalam tradisi Islam kajian tentang kesetaraan gender dalam perspektif normatif teks-teks agama bisa jadi telah banyak bermunculan.

Dari kajian-kajian normatif tersebut kita bisa mafhum bahwa sejatinya Islam tidak mengenal perbedaan gender. Islam memandang antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Terdapat empat prinsip yang harus mendasari hubungan laki-laki dan perempuan yang diajarkan oleh al-Qur’an, yakni persamaan, persaudaraan, kemerdekaan, dan keadilan. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemanusiaannya, bukan persamaan peran dan hak serta kewajibannya dalam keluarga dan masyarakat. Sementara mengenai persaudaraan, al-Qur’an menyatakan bahwa manusia merupakan bangsa yang satu (QS. Al-Baqarah ayat 213). Ayat ini menunjuk pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan mereka berfariasi dan bertingkat-tingkat. Oleh karenanya, untuk menghindari benturan dan penyimpangan, mereka diarahkan untuk bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan. Selanjutnya mengenai prinsip kemerdekaan, al-Qur’an menyatakan bahwa manusia telah diberikan amanah, dimana amanah itu sebelumnya telah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung tetapi mereka menolaknya (QS. Al-Ahzab ayat 72). Amanah itu berupa kehendak bebas yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Dalam melaksanakan kehendak bebasnya itu manusia diberi beban sesuai dengan kemampuannya (QS. Al-Baqarah ayat 286), dan pertanggungjawabannya akan dilakukan secara individual, tidak ada seseorang kemudian memikul dosa orang lain.

Dengan demikian, maka laki-laki dan perempuan akan mempertanggungjawabkan sindiri apa yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi dari amanah kehendak bebas untuk memilih dan berbuat. Sementara terkait dengan prinsip keadilan, al-Qur’an sejatinya tidak memberikan hak preogratif kepada kaum laki-laki dan mendiskreditkan perempuan, baik di wilayah domestik maupun wilayah publik. Keadilan juga harus ditegakkan oleh dan kepada semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi rupa-rupanya, terdapat satu hal yang cukup sensitif pada saat kyai terlibat dalam arus besar isu-isu ketidakadilan gender. Pada saat kajian-kajian normatif telah menemukan bahwa agama sejatinya tidak mempertunjukkan ide-ide mengenai ketidakadilan gender, dan kemudian perempuan-perempuan telah dan tengah berusaha mengaktualisasikan dirinya di tengah percaturan publik, tetapi nyata-nyata realitas sosial dan kebudayaan di sekitarnya, termasuk di dalamnya adalah peran-peran para kyai atau tokoh agama, justru membatasi dan membelenggunya. Seorang kyai dalam sosiologi masyarakat religius tentu saja memiliki otoritas menafsirkan teks-teks keagamaan. Apa yang diucapkan oleh kyai merupakan sebentuk sabda yang harus ditaati.

Menjadi persoalan jika apa yang disabdakan oleh kyai memiliki bias gender, maka bisa saja umat (masyarakat) mendapatkan justifikasi dan legitimasi atas tindakannya melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Dan juga sebaliknya, jika yang disabdakan oleh kyai adalah sabda yang menjunjung tinggi keadilan gender maka keadilan gender sangat mungkin benar-benar tegak. Buku saudari Sri Purwaningsih ini merupakan salah satu kajian yang cukup serius mengenai persinggungan kyai dengan isu-isu keadilan gender, terutama sekali mengenai bagaimana diskursus yang terjadi di kalangan kyai tentang keadilan gender. Kajiannya, tidak lain adalah berusaha memotret bagaimana peran kyai di dalam membentuk kehidupan sosial-religius masyarakat terkait dengan isu-isu gender. Akhirnya, selamat membaca.

Semarang, Oktober 2009 walisongopress