n nggu

Oleh: Rusmadi

(Tulisan ini merupakan pengantar penyunting untuk buku Revitalisasi Islam Kultural: Arus Baru Relasi Agama dan Negara, Walisongo Press, 2008)

Sebagaimana dikatakan banyak orang, diskursus tentang agama, negara dan civil society di Indonesia memang selalu menarik untuk diamati, apalagi semenjak “bendera” reformasi dikibarkan sebagai tanda babak baru telah dimulai, tentu dengan wajah baru yang sama sekali berbeda dengan babak-babak sebelumnya. Reformasi memang telah merubah segala tata kehidupan masyarakat Indonesia, baik sosial-politik, maupun diskursus gerakan keagamaannya, seiring dengan dibukanya kran demokrasi. Gerakan-gerakan keagamaan (Islam) misalnya, muncul dengan sedemikian atraktif di pentas diskursus agama vis a vis negara. Eksponen gerakannya berdiaspora, mulai dari yang fundamentalis dan radikal, hingga yang moderat dan liberal. Bahkan, ketika situasi sosial-politik tampak memberikan ruang bagi ekspresi politik Islam, tidak jarang eksponen gerakan Islam pun banyak yang “coba-coba” mengais keuntungan dengan menerapkan strategi “total politik”. Bahkan gejala “total politik Islam” menjadi pilihan gerakan yang menonjol pasca reformasi, yang ditandai dengan munculnya beraneka ragam partai politik yang berbasis Islam seperti PKB, PAN, PBB, PKS, dll.

Munculnya berbagai gerakan-gerakan Islam (fundamentalisme, radikalisme, dan liberalisme) dan sekaligus partai-partai berbasis Islam ini pada akhirnya menjadikan diskursus mengenai agama, negara, dan civil society menjadi sedemikian menguat, yang kemudian melahirkan berbagai perspektif teoritik tentang politik Islam di Indonesia. Mochtar Mas’ud (1999) memetakan perspektif teoritik tentang politik Islam ini ke dalam dua model teori (atau tepatnya strategi), yakni “strategi islamisasi negara demi masyarakat” dan “strategi islamisasi masyarakat dalam negara nasional”. Alur pikir yang mendasari kedua strategi itu sejatinya adalah model pemikiran lama mengenai hubungan antara agama (Islam) dengan semua aspek kehidupan.

Strategi pertama berdasarkan pada gagasan bahwa Islam tidak hanya berisi tentang panduan ritual saja, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan negara. Karenanya, negara harus mengatur kehidupan masyarakat Islam berdasarkan hukum Islam (penegakan syari’at Islam). Sementara strategi kedua justru menekankan pada tatanan negara seharusnya tidak terlalu banyak mengatur kehidupan masyarakat. Bagi strategi kedua, menjalankan ajaran-ajaran Islam tidak harus melibatkan negara. Karenanya, yang seharusnya dikembangkan oleh umat Islam adalah “mengislamkan” masyarakat, bukan “mengislamkan” negara.

Visi konvensional dari strategi pertama (islamisasi negara) tampak pada romantisme perjuangan politik umat Islam untuk membentuk negara Islam. Wujud perjuangannya beraneka ragam, mulai dari perjuangan politik menerapkan syari’at Islam hingga penguasaan badan pembuatan undang-undang seperti DPR. Sementara visi strategi kedua (islamisasi masyarakat) perjuangan politiknya tidak terlalu mementingkan islamisasi negara, dan oleh karenanya, agenda politiknya juga bukan lagi membentuk negara Islam. Mereka bahkan telah jauh meninggalkan “mitos” negara Islam. Fokus utama strategi ini adalah pemberdayaan masyarakat (social empowerment), dan cita-cita yang diusung adalah membuat masyarakat Islam Indonesia mampu mengembangkan Islam secara otonom.

Apa yang menjadi pilihan gerak dari strategi pertama (islamisasi negara), dan strategi “total politik Islam” (terjun secara praksis di medan politik dengan mendirikan partai politik Islam), tampaknya penting untuk dilakukan peninjauan, karena kedua model strategi ini bukannya tanpa masalah. Strategi islamisasi negara ternyata masih menyisakan masalah, yakni; Pertama; terdapatnya perbedaan pemahaman mengenai hakikat syari’at itu sendiri yang sulit ditemukan titik temu. Kedua; terjebaknya agama ke dalam lubang hitam perselingkuhan (agama dan negara) yang menjadikannya tidak mampu lagi bersuara kritis. Alih-alih menjadi penyeimbang dan kritik terhadap negara dan pasar, agama bahkan menjadi budak negara yang patuh diperintah oleh para pemegang kuasa. Agama, bukan tidak mungkin hanya akan berfungsi sebagai justifikasi tindakan apapun yang dikehendaki oleh negara (tepatnya penguasa negara).

Sementara strategi “total politik Islam” dengan mendirikan partai-partai berbasis Islam juga masih menyisakan masalah. Di antaranya adalah; Pertama; terjebaknya gerakan Islam pada keterlibatan politik praktis secara total. Kondisi yang demikian pada akhirnya mengakibatkan terabaikannya wilayah-wilayah kultural dan pemberdayaan umat yang seharusnya menjadi perhatian kaum agamawan. Kedua; partai-partai berbasis Islam pada kenyataannya tidak mampu merebut hati rakyat dan menjadi kekuatan yang mampu menandingi kekuatan nasionalis seperti GOLKAR dan PDI-P. Alih-alih menyatukan barisan, mereka justru terpolarisasi ke dalam berbagai gerakan, dan tidak menunjukkan sikapnya yang patut untuk diteladani karena hanya menyuguhkan sandiwara-sandiwara konflik internal partai yang tak pernah usai.

Dengan masih begitu banyaknya persoalan-persoalan yang tersisa, maka berbagai upaya untuk mencari model gerakan Islam menjadi begitu penting. Pada konteks inilah, buku yang berjudul Revitalisasi Islam Kultural; Arus Baru Relasi Agama dan Negara, buah karya M. Mukhsin Jamil ini hadir dengan mencoba menawarkan pemikiran alternatif, dengan melakukan kritik terhadap berbagai gerakan-gerakan Islam yang ada, sembari menata ulang, menformat ulang, dan sekaligus melakukan eksperimentasi menuju arus baru gerakan Islam, yakni Islam kultural.

Ada banyak hal yang mendasari mengapa eksperimentasi kepada Islam kultural ini penting dilakukan. Setidaknya hendak mencoba mencari jawaban berbagai persoalan mendasar seiring dengan pergumulan agama di tengah arus transformasi global dan perubahan sosial-politik lokal Indonesia pasca reformasi secara sekaligus. Arus transformasi global disebut sebut telah membawa krisis bagi dunia Islam, sementara reformasi 1998 disebut-sebut juga berakhir pada jalan buntu akibat munculnya ketidakpastian-ketidakpastian.

Tidak seperti yang diperagakan oleh model gerakan-gerakan sebelumnya. Pada model Islam kultural ini agama diharapkan mampu memerankan dua peran secara sekaligus. Pertama; karena agama terpisah dengan negara, maka besar kemungkinan agama mampu menjadi penyeimbang dan kritik terhadap negara dan pasar, bukan malah menjadi budak negara yang patuh diperintah oleh para pemegang kuasa. Bagaimanapun, hubungan agama, negara, dan civil society harus benar-benar menempati posisi yang sewajarnya, tidak saling tindih dan ditindih. Kedua; wilayah kultural dan pemberdayaan ummat yang telah diabaikan oleh strategi total politik, sedikit demi sedikit akan mulai mendapat perhatian, seiring posisi agama yang jelas di dalam hubungannya dengan negara.

Dengan cara ini, maka gerakan Islam kultural juga menggeser orientasi politik gerakan agama, dari orientasi semata kepada negara menjadi berorientasi kepada dan di dalam masyarakat, karena lokus perjuangannya bukan lagi pada upaya merebut negara, melainkan lebih kepada kerja-kerja kultural dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penguatan masyarakat sipil. Sebuah arus baru dalam diskursus Islam, negara dan civil society, yang menempatkan ketiganya pada posisi yang proporsional. Inilah yang oleh Robert W. Hefner disebut sebagai cita-cita membangun “Civil Democratic Islam” (Sipil Islam Demokratik). Akhirnya selamat membaca.

Semarang, April 2008