Oleh: Rusmadi

(Tulisan ini merupakan pengantar editor untuk buku Konflik Hutan di Indonesia, walisongopress, 2009)

Beberapa kelompok warga tampak berbondong-bondong dan berjalan bergegas menuju truk pengangkut. Satu dengan yang lain saling membantu mengangkat glondongan kayu jati ke truk pengangkut itu dengan langkah yang begitu bersemangat. Kayu jati itu adalah hasil menebang dari hutan RPH di sebuah daerah di Jawa Tengah yang tidak begitu jauh dari desanya. Rupa-rupanya sudah menjadi kebiasaan jika warga desa sedang memiliki hajat pembangunan desa, mereka menebang kayu jati dan hutan RPH. Kegiatan penebangan illegal itu ternyata dilakukan melalui kesepakatan di bawah tangan antara oknum perangkat desa dengan oknum Perhutani setempat. Para warga yang mengambil kayu dari hutan tentu saja merasa telah aman karena perangkat desa telah memberikan sejumlah uang kepada aknum Perhutani tadi dan berjanji akan membagi rata kepada atasan-atasannya agar pengambilan kayu berjalan lancar sampai ke desanya.

Informasi ”kerjasama’ ini cukup cepat menyebar ke desa-desa lain di sekitarnya sehingga mereka pun tidak mau ketinggalan mengambil kayu untuk kepentingan mereka sendiri. Jika mereka kepergok petugas dari perhutani mereka biasanya akan menjawab telah disuruh oleh pejabat Alokasi air atau pejabat B. Masalahnya menjadi semakin rumit ketika petinggi Perhutani mengetahui telah terjadi pencurian hutan dan bermaksud menyita kayu-kayu yang rata-rata telah menjadi bangunan rumah warga. Warga tetap saja bersikeras dan melawan pejabat yang hendak menyita kayunya. Tidak jarang banyak petugas yang hendak menyita kayu warga disambut dengan penusiran dan lemparan batu oleh warga. Bahkan warga mengancam akan menyerbu hutan jika tetap akan disita. Petinggi Perhutani pun tidak tinggal diam, mereka meminta bantuan aparat dari satuan militer. Tetapi rupa-rupanya para aparat pun malah ikut-ikutan menjarah kayu hutan. Perebutan kayu hutan semakin lama semakin rumit dan telah menjadi bahan pembicaraan yang umum oleh warga hingga saat ini.

Penggalan narasi di atas adalah salah satu bentuk konflik hutan yang terjadi di Kabupaten Blora-Jawa Tengah pada awal Mei 1998. konflik tersebut adalah salah satu dari sekian banyak konflik-konflik hutan yang kian marak di hadapan kita. Kasus-kasus yang terjadi secara umum dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kategori kasus, yakni; penebangan liar dan pembabatan hutan, perselisihan warga dengan aparat atau petugas, munculnya kekerasan dalam sengketa, dan klaim hak atas tanah hutan. Keempat bentuk konflik hutan tersebut hampir-hampir selalu mewarnai berbagai konflik hutan yang terjadi di tengah-tengah kita.

Konflik atau sengketa tanah di kawasan hutan merupakan salah satu bentuk konflik sumber daya alam yang mudah dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Pada umumnya, aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik hutan ini adalah masyarakat desa hutan (MDH) dengan perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan maupun dengan aparat dan pejabat setempat yang memiliki otoritas di wilayah tersebut. Biasanya, konflik hutan muncul karena akses warga masyarakat desa hutan terhadap sumber daya hutan telah digusur, sehingga terjadi ketimpangan terhadap penguasaan tanah.

Dalam istilah yang sederhana, konflik mengenai sumber daya hutan biasanya terjadi sebagai akibat dari kurang jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya hutan di mana banyak terdapat tuntutan-tuntutan yang bersaing satu sama lainnya. Tuntutan-tuntutan ini dapat terjadi antar/antara individu, masyarakat, badan instansi pemerintah atau sektor swasta. Di Indonesia dengan adanya korupsi tingkat tinggi serta penerapan hukum yang selektif maka sangatlah kecil kemungkinan tuntutan-tuntutan yang bersaing tersebut dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Dengan adanya keterlibatan pihak militer serta pihak keamananan dalam konflik atau kejahatan yang berkaitan dengan kawasan hutan, maka usaha untuk menyelesaikan konflik dan memberi sanksi pada tindakan kejahatan sering kali menjadi sia-sia.

Di Indonesia konflik mengenai sumber daya hutan merupakan isu yang signifikan dan mudah menyebar luas. Namun, tidak seperti masalah mengenai penebangan liar, konflik mengenai sumber daya hutan ini jarang sekali dibahas oleh para pembuat kebijakan, badan-badan donor atau masyarakat umum. Memang berbagai media di Indonesia secara teratur memuat artikel yang membahas konflik mengenai sumber daya hutan ini, namun setelah konflik tersebut diberitakan umumnya tidak ada kelanjutannya. Walaupun memang ada berita mengenai konflik mengenai sumber daya hutan, namun umumnya konflik-konflik yang disertai dengan tindakan kekerasan jarang sekali dilaporkan. Alasan tidak banyaknya berita mengenai konflik yang disertai tindakan kekerasan antara lain adalah karena kurangnya minat para wartawan untuk meliput topik tersebut, kurangnya kemampuan media untuk melakukan tindak lanjut terhadap berita tersebut, dan adanya penyuapan atau ancaman kekerasan terhadap para wartawan serta editor media yang bersangkutan. Oleh karenanya, korban tindakan kekerasan tidak pernah diketahui. Dapat dikatakan, pada dasarnya dampak deforestasi yang dilandasi kekerasan pada kehidupan serta penghasilan individu dan masyarakat pada tingkat lokal seringkali tidak diperhatikan atau dianggap sepi pada tingkat nasional.

Melihat kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini, maka di masa-masa mendatang akan terlihat semakin meningkatnya insiden serta kepelikan konflik yang berkaitan dengan kawasan hutan. Keadaan yang tidak dapat dihindari ini terjadi karena di satu pihak sumber daya alam semakin berkurang sedangkan di lain pihak jumlah penduduk semakin meningkat sehingga mengakibatkan juga meningkatnya tekanan pada sumber daya alam dan persaingan untuk mencari alternatif yang bisa meningkatkan penghasilan. Sebagai akibatnya, konflik mengenai sumber daya hutan semakin menyebabkan destabilisasi di Indonesia dan merusak sumber daya alam yang merupakan tumpuan perekonomian nasional.

Buku yang ditulis oleh Saudara Abu Rokhmad ini adalah sebentuk keberanian mengungkap berbagai bentuk konflik hutan yang terjadi di tengah-tengah kita, terutama di daerah Blora-Jawa Tengah yang telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang.

Pada zaman kolonial Belanda, konflik muncul dalam bentuk perlawanan petani Blora terutama pada akhir abad 19 dan awal abad 20. perlawanan petani itu dipicu oleh semakin buruknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan. Di sisi lain, pajak yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sangat memberatkan bagi petani. Seorang petani dari Blora, yang bernama Samin Surosentiko kemudian bangkit melakukan gerakan perlawanan. Gerakan samin ini adalah gerakan perlawanan anti kolonial yang cenderung menggunakan metode protes pasif. Dalam ajaran politiknya, Samin Surosentiko mengajak petani untuk melawan Belanda dengan cara tidak mau membayar pajak, tidak mau memperbaiki jalan, mangkir jaga malam (ronda), dan menolak kerja paksa. Dalam pidato politiknya di lapangan Desa Bapangan-Blora, yang termuat dalam Serat Punjer kawitan, Samin Surosentiko mengatakan bahwa tanah Jawa adalah tanah milik keturunan Pandawa, dan bukanlah milik Belanda, sehingga tidak perlu ada pajak untuk Belanda. Karenanya Samin Surosentiko mengajak para petani bangkit melawan Belanda.

Pada saat sekarang, konflik hutan yang terjadi sejatinya relatif sama, yakni terkait dengan perebutan hak atas penguasaan hutan. Oleh karenanya, model lama yang telah terjadi pada masa kolonial juga masih sering terjadi. Blandong (mencuri kayu hutan) dan bibrikan (menggarap tanah bekas tebangan blandong) bahkan sampai sekarang masih dikenal sebagai kebiasaan masyarakat sekitar hutan. Yang membedakan hanyalah yang dihadapi oleh petani, yakni negara. Kalau dulu yang dihadapi oleh petani adalah pemerintah kolonial Belanda, sementara sekarang adalah pemerintah sendiri. Konflik yang terjadi saat ini sering berujung pada tindakan represif negara (dalam hal ini Perhutani) yang seringkali melakukan penangkapan dan kriminalisasi terhadap warga yang diduga mencuri dan membabat hutan. Sejak tahun 1998 hingga 2006 telah tercatat tidak kurang dari 7 (tujuh) kasus penembakan oleh oknum aparat kepada warga. Dengan demikian, anatomi konfliknya menjadi semakin runcing, yakni antara petani dan negara.

Selain berani mengungkap, buku ini juga menyajikan analisa konflik dan mengupayakan resolusi konfliknya dengan menempatkan sosio-legal dan hukum Islam sebagai perspektif yang utuh. Langkah ini mungkin tergolong usaha yang baru. Sebagaimana diakui oleh penulisnya, orang boleh saja bernada sinis dan menyebut usaha ini sebagai usaha kosong yang utopis. Tetapi semangatnya mencari paradigma baru –baik paradigma penyelesaian konflik hutan, maupun paradigma hukum Islam dalam memandang persoalan-persoalan baru yang sebelumnya belum pernah disinggung- adalah usaha yang layak diapresiasi secara intelektual. Akhirnya selamat membaca.

Semarang, Oktober 2009, walisongopress