Oleh: Rusmadi

Tragedi kekerasan terhadap AKKBB (sebuah kelompok aliansi untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan) yang

Pergulatan Identitas: transformasi global seringkali menghasilkan kegagalan Civil Islam

dilakukan oleh kelompok Islam (tertentu) di Monas pada tanggal 01 Juni 2008 kemarin masih hangat dalam ingatan banyak orang. Monas berdarah, adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa. Kita berkali-kali memang dikejutkan dengan berbagai kejadian yang begitu mengusik perasaan keberagaman kita yang begitu sensitif. Betapa tidak, semua berdalih atas nama agama lalu merasa memiliki otoritas untuk “menghakimi” kelompok lain yang secara kebetulan berbeda pemahaman keagamaannya. Jika hanya pada wilayah pemikiran, upaya penghakiman itu mungkin masih bisa dipahami dan dimaklumi, tetapi jika sudah menggunakan cara-cara kekerasan tentu saja menjadi sulit diterima akal. Ini sama saja sedang menampilkan tidak berkeadabannya pemeluk agama. Fenomena-fenomena tersebut jelas akan membawa proyeksi civil Islam di Indonesia pada situasi yang kalut, dan masa depannya menjadi tertekan –untuk tidak mengatakan terancam. Padahal civil Islam digadang-gadang memiliki peluang menjadi pemikiran alternatif di tengah tuntutan “kesalehan agama” dan “kesalehan negara”, atau menjadi pemeluk agama yang taat dan pada saat yang sama juga menjadi warga negara yang baik. Benarkah civil Islam mengalami quo vadis?

Gagasan civil Islam, yang sejatinya terinspirasi oleh gerakan-gerakan masyarakat sipil  (civil society) di Eropa, benar-benar mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia semenjak akhir dekade 1990-an seiring dengan menguatnya gagasan civil society dan demokratisasi di Indonesia. Berbagai kalangan kemudian terlibat secara intens dalam diskursus mengenai sesuatu yang sering disebut sebagai gerakan “melawan” dominasi dan otoritarianisme negara. Berbagai kalangan dari beragam background pemikiran dan intelektual kemudian mencoba mengadopsi gagasan civil society ini dengan sedikit polesan. Tak terkecuali Islam. Para pemikir Islam Indonesia pun -baik yang dikenal modernis maupun tradisionalis- dan para pemerhati Islam Indonesia, begitu bersemangat mengangkat isu-isu civil society dalam percikan-percikan gagasannya. Dari sinilah muncul gagasan tentang civil Islam.

Dalam benak para pencetusnya, seperti Robert W Hafner misalnya, mungkin terbayangkan begitu indahnya sebuah masyarakat Islam yang mampu menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap negara dan pasar. Inilah sebuah masyarakat Islam yang benar-benar berkeadaban. Bayangan Hafner ini nampaknya tidak berlebihan jika kita melihat dinamika dan pergulatan khas masyarakat Islam Indonesia yang begitu adaptif dengan demokrasi, toleran, inklusif, tidak primordial, tidak terjebak pada klaim kebenaran keyakinannya sendiri, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, HAM, kesetaraan gender, peduli terhadap sesama, cinta damai, mengedepankan kepentingan bersama, dll yang sejatinya dikembangkan dari nilai-nilai Islam. Tetapi sayangnya, apa yang dibayangkan sebagai civil Islam ini tampaknya lambat laun kian mendapatkan banyak tantangan dan tekanan secara internal seiring dengan transisi demokrasi yang tidak menentu.

Tantangan Civil Islam

Melihat masa depan proyeksi civil Islam di Indonesia menjadi menarik, mengingat transisi demokrasi yang lahir dari rahim reformasi tak kunjung menemukan arah. Alih-alih menunjukkan masyarakat yang berkeadaban, masyarakat Islam justru menampilkan gejala fundamentalisme dan radikalisme, yang Abdel Wahab Madded disebut sebagai penyakit Islam. Model semacam ini biasanya diperagakan oleh kalangan Islamis seperti Front Pembela Islam (FPI). Sementara di sisi lain, wajah liberal Islam juga muncul dengan arusnya yang berhadap-hadapan dengan para Islamis. Jika Islamisme lebih menghendaki agama ditempatkan pada wilayah publik (negara), maka liberal Islam menghendaki agama justru ditempatkan pada wilayah privat.

Gejala fundamentalisme dan radikalisme, kendati belum menjadi arus utama dalam percaturan gerakan Islam di Indonesia, tetapi responsinya terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan keagamaan yang sangat cepat, emosional, dan bahkan radikal, menjadikan seruan-seruannya nyaring terdengar. Meski Robert W Hafner menyebut bahwa Islam sipil (istilah lain civil Islam) merupakan bagian dari kunci kebangkitan Indonesia kontemporer ini, tetapi mampukah civil Islam menghadapi tekanan internal ini?

Dalam hemat saya, civil Islam pada prakteknya akan senantiasa mampu menjadi gerakan alternatif di tengah pergulatan Islamisme dan liberalisme yang saling berseberangan. Lebih dari sekedar mengarahkan Islam pada wilayah privat, civil Islam bahkan menegaskan bahwa ada jalan tengah antara privatisasi, liberalisasi dan konsepsi negara Islam. Jalan tersebut adalah melalui jalan agama publik yang membuat dirinya terdengar melalui asosiasi-asosiasi independen, dialog publik yang bersemangat, dan kesantunan yang ditunjukkan oleh orang-orang beriman. Pada titik inilah upaya penegasan kembali (reafirmasi) kekuatan Islam itu merupakan langkah strategis. Selain menghindari sugesti politik praktis sesaat, tetapi juga merupakan sebuah proposal gerakan yang sangat penting untuk diperjuangkan bagi pengembangan, pencerahan, sekaligus pencerdasan sumber daya umat secara optimal. Tetapi yang dimaksud dengan penegasan kembali (reafirmasi) kekuatan Islam ini tentu saja bukan kepada upaya mendirikan negara Islam, karena civil Islam dengan tegas telah membuang jauh-jauh mitologi negara Islam.

Dari sinilah diskursus civil Islam bagi masyarakat Indonesia tampak begitu penting, agar Islam bisa ditarik dari jeratan gerakan eksklusifisme dan fundamentalis, serta privatisasi-sekuler dan liberal ke dalam agama publik yang mengedepankan keadaban (civility) dalam bentuk negara demokrasi, yang menghargai hak-hak sipil, kesetaraan, dan keadilan. Selain itu, juga agar agama benar-benar fungsional dalam kehidupan sosial, dan agama juga terbebas dari jebakan lubang hitam perselingkuhan agama dan politik, yang justru menjadikannya tidak kritis. Tidak sebagaimana kaum Islamis dan liberalis yang bersikukuh, dimana para Islamis lebih menghendaki pemberlakuan syari’at Islam, sementara kalangan liberalis -dengan logika sekulernya- lebih menghendaki agar agama dan negara diberlakukan sebagai dua hal yang terpisah. Agama adalah urusan pribadi yang diatur dengan teks wahyu, sedangkan negara adalah urusan publik yang dikendalikan oleh nalar dan pasar. Kalangan liberalis menolak ilusi kalangan Islamis bahwa krisis bangsa ini dikarenakan umat Islam tidak mengamalkan syari’at agamanya. Tidak ada korelasi antara keengganan mengenakan jilbab, memelihara jenggot, shalat berjama’ah, dan hukum potong tangan dengan keterpurukan bangsa ini.

Berbeda dari keduanya, civil Islam hendak mencoba menarik agama dari jeratan eksklusifisme kalangan Islamis, sekaligus menarik diri dari upaya deprivatisasi serta sekularisasi, sebagaimana dicita-citakan kalangan liberalis. Sebaliknya, civil Islam justru berkeinginan memasukkan Islam ke dalam apa yang sering disebut sebagai agama publik. Islam sebagai agama publik harus melibatkan etos-etos civil society, yakni: etos idea of progress yang akan menjadi daya pendorong kemajuan umat (bangsa), juga etos keberagamaan yang egaliter, inklusif, pluralis, dan tidak menunjukkan “eksklusifisme komunal”, dan etos nilai-nilai ketuhanan (rabbaniyah, rubbiyah) dalam tubuh umat; serta etos peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban (civility, madaniy) dan demokrasi. Dengan kata lain, civil Islam hendak menjadikan Islam sebagai etika sosial. Islam tidak seharusnya menampilkan diri dalam bentuk eksklusifitas keislamannya, tetapi mengintegrasikan kerja-kerja keislamannya dengan kerja-kerja kebangsaan secara menyeluruh. Islam juga harus dihindarkan dari politisasi agama agar tidak diletakkan di bawah wewenang negara. Sebaliknya, Islam harus menjadi kesadaran kuat dari warga masyarakat. Singkatnya, Islam harus ditampilkan sebagai kekuatan transformatif dan kultural yang berorientasi pada masyarakat. Dengan demikian civil Islam merujuk pada nilai-nilai atau moralitas agama yang telah mengalami transformasi dari ruang privat yang primordial ke wilayah publik yang terbuka dan rasional.

Akhirnya, pondasi bangunan civil Islam akan benar-benar tegak berdiri andai para pendukung pemikiran ini benar-benar mampu menghadapi berbagai tekanan internal yang muncul, dan pada saat yang sama masyarakat Islam juga mampu mempraktekkan keberagaman yang berkeadaban. Bukan sebaliknya, mempraktekkan keberagamaan yang dibangun di atas semangat kejayaan simbolik-formalistik yang mitologis. Apakah ia berbentuk simbolisme-formalistik dalam praktek kehidupan pribadi maupun kehidupan negara, yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan membangun peradaban. Atau bahkan lebih parah lagi, mempraktekkan keberagamaan yang tidak mencerminkan keberadaban, seperti membakar tempat ibadah dan melakukan kekerasan terhadap kelompok lain yang hanya secara kebetulan berbeda pemahaman agamanya.