Jurnalisme lingkungan dapat didefinisikan sebagai proses kerja jurnalisme melalui pengumpulan, verifikasi, distribusi dan penyampaian informasi terbaru berkaitan dengan berbagai peristiwa, kecenderungan, dan permasalahan masyarakat, yang berhubungan dengan dunia non-manusia di mana manusia berinteraksi didalamnya. Dalam interaksi antarkomponen lingkungan, wartawan diharapkan harus “memihak” kepada proses-proses yang meminimalkan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, wartawan lingkungan perlu menumbuhkan sikap:

1. Pro Keberlanjutan: Lingkungan Hidup yang mampu mendukung kehidupan berkelanjutan, kondisi lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang
2. Biosentris: Kesetaraan spesies, mengakui bahwa setiap spesies memiliki hak terhadap ruang hidup, sehingga perubahan lingkungan hidup (pembangunan) harus memperhatikan dan mempertimbangkan keunikan setiap spesies dan sistem-sistem di dalamnya.
3. Pro Keadilan Lingkungan: Berpihak pada kaum yang lemah, agar mendapatkan akses setara terhadap lingkungan yang bersih, sehat dan dapat terhindar dari dampak negatif kerusakan lingkungan.
4. Profesional: Memahami materi dan isu-isu lingkungan hidup, menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik, menghormati etika profesi, dan menaati hukum.
5. Topik-topik yang diangkat jurnalisme lingkungan, misalnya pencemaran udara atau pengaturan sampah, dengna pengkhususan masalah-masalah yang terjadi di ranah lokal. Selain itu, jurnalisme lingkungan juga mencakup topic-topik seperti: Isu lingkungan antarnegara, perubahan iklim dan pemanasan global, illegal logging, kualitas air, kebakaran hutan, pencemaran industri, nuklir, kekeringan, banjir, longsor, kabut asap, limbah rumahtangga, limbah rumahsakit, limbah industri, kepunahan fauna, modifikasi generika, dan sebagainya.

Lukmantoro dalam tulisan “Kematian Jurnalisme Lingkungan?” (Suara Pembaruan, 3 Juli 2007 dan dikutip Greenpress, 13 April 2008) mempertanyakan, apa yang dapat dijalankan institusi media massa untuk memberikan respon terhadap bumi manusia yang semakin mengalami kerusakan? Seharusnya kalangan pekerja media (jurnalis) lebih intensif untuk menyoroti akar persoalan degradasi ekologis. Gejala yang tampak selama ini menunjukkan bahwa lembaga media kurang memberikan kepedulian pada masalah-masalah lingkungan. Bahkan, jurnalisme lingkungan terasa asing bagi lembaga media.

Fenomena ini dapat disimak pada pemberitaan-pemberitaan yang disajikan media terhadap masalah lingkungan. Ekspose yang lazim disajikan pihak media hanya mengungkapkan akibat-akibat kerusakan lingkungan, seperti rob (limpasan air laut ke wilayah daratan), banjir bandang, gelombang pasang, tanah longsor, angin puting beliung, atau suhu udara yang memanas. Pihak media jarang menyoroti sebab-sebab terjadinya bencana alam. Problem fundamental yang menyebabkan degradasi ekologis sangat langka dijadikan prioritas agenda pemberitaan. Boleh dikatakan bahwa pihak media lebih dominan menunjukkan sikap reaktif yang bersifat sesaat, dan bukan karakter antisipatif, terhadap persoalan lingkungan.

Ketika tidak ada bencana alam menerjang yang mengakibatkan korban-korban manusia berjatuhan dan harta benda mengalami kehancuran, media lebih banyak memilih sikap diam dan kurang tanggap. Simaklah bagaimana isu pemanasan global ditanggapi secara kurang berarti. Padahal, kehancuran ekologis pada level global memiliki dampak serius pada kerusakan lingkungan secara keseluruhan. Dalam situasi ini, media seharusnya meningkatkan intensitas pemberitaan dengan menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Artinya, jurnalisme lingkungan harus direvitalisasi (dihidupkan kembali) oleh kalangan wartawan.

Greenpress (13 April 2008) mengutip Kompas mengungkapkan, media lebih banyak memberi tempat terhadap berita-berita ekonomi dan politik dibanding berita lingkungan. Kalaupun ada berita isu lingkungan dalam sebuah media, hanya menempati ruang kecil saja. Padahal media sangat berpengaruh untuk menyadarkan publik agar mereka segera peduli terhadap lingkungannya, untuk bersama-sama menyelamatkan bumi, dan mencegah “kiamat” yang dipercepat oleh kerusakan-kerusakan lingkungan.

Media, juga di Indonesia, lebih merasa gemerlap dengan mengangkat isu-isu politik dan ekonomi. Halaman-halaman media maupun jam tayang televisi ataupun jam siar radio melulu banyak diisi kedua persoalan itu. Kesadaran untuk memberi tempat terhadap lingkungan sebenarnya mengemuka dari para jurnalis.

Persoalan-persoalan internal media adalah sedikitnya pengelola media memberi halaman atau ruang yang memadai untuk isu lingkungan. Selain itu, kepemilikan sejumlah politisi atau pengusaha dalam usaha media juga sering kali mempersulit jurnalis atau media yang bersangkutan memuat isu-isu lingkungan yang menyangkut kepentingan pemilik. Seorang wartawan dari Brasil mencontohkan, persoalan itu terjadi ketika sebuah isu lingkungan terjadi di sebuah provinsi negerinya.

Namun media setempat tidak bisa melakukan apa-apa atau memberitakannya karena pemilik koran itu, yang kebetulan seorang gubernur, tidak mau persoalan itu dipublikasikan di medianya. Sebenarnya kejadian serupa pernah terjadi di Indonesia, ketika sebuah kasus reklamasi pantai mengusik perhatian masyarakat, namun sebuah media tidak berkutik karena pemilik saham media mereka, tidak lain dari pemilik pengembang yang melakukan proyek reklamasi yang belakangan terbukti menyebabkan banjir semakin parah itu.

Tantangan Pers

Mengutip Surya Pagi, Greenpress (13 April 2008), menyatakan bahwa intensitas pemberitaan media kerap meredup ketika sudah tak ada bencana alam menerjang yang mengakibatkan korban-korban manusia berjatuhan dan harta benda mengalami kehancuran. Responsi terhadap pemanasan global, misalnya, hingga kini tampak masih kurang memperoleh penyikapan yang, bermakna dan mendalam dari sebagian besar media di lndonesia. Padahal, kehancuran ekologis pads level global memiliki dampak serius pada kerusakan lingkungan secara keseluruhan.

Dalam situasi ini, media seharusnya meningkatkan intensitas pemberitaan dengan menggunakan perspektf. jurnalisme linqkungan. Artinya, jurnalisme lingkungan harus direvitalisasi (dihidupkan kembali) oleh kalangan wartawan. Kemasan berita seakan-akan masalah lingkungan tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia tentu harus diubah. Sebab lazimnya, publik akan tertarik terhadap isu-isu yang dampaknya langsung dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika selama ini ada mitos mapan bahwa kekuatan watchdog media hanya dapat dijalankan untuk menyoroti problem-problem politis, seperti isu korupsi maupun demokratisasi, selayaknya harus diubah secara radikal. Masalah lingkungan pun bermuatan politis. Kerusakan ekologis tidak lepas dari bagaimana kekuasaan dijalankan oleh elite politik dan elite ekonomi yang bergandengan tangan menumpuk gengsi sosial dan profit finansial.

Apabila isu lingkungan mengandung muatan politis, sesungguhnya ada beberapa faktor penyebab sehingga media tidak dapat berperan sebagaimana mestinya, yakni Pertama, kepemilikan modal media terkonsentrasi pada segelintir pihak. Kedua, nilai-nilai tabloidisme telah menggerus standar dan keputusan pemberitaan. Ketiga, kebiasaan-kebiasaan ruang pemberitaan dalam dewan redaksi menggerogoti perbincangan publik yang sehat.

Problem ekonomi politik media menjadikan wartawan tidak memiliki kekuatan untuk mengungkapkan kasus-kasus kerusakan lingkungan, karena kemungkinan ada pemilik media yang memiliki perusahaan-perusahaan non-media yang mendapatkan proyek dari pemerintah.

Jalinan erat birokrasi dan korporasi ini menyulitkan para wartawan mengungkap skandal degradasi ekologis yang melibatkan aparat pemerintah dan pengusaha. Kebiasaan wartawan menonjolkan sensasionalisme dalam pemberitaan dan menjalankan liputan yang sekadar berpatokan pada peristiwa, semakin menjadikan jurnalisme lingkungan sulit direalisasikan.

Empat hal yang sering disajikan media dalam meliput persoalan-persoalan lingkungan:

1. Kalangan reporter lingkungan sering mengabaikan pendapat-pendapat ilmiah yang sebenarnya sangat berbeda dengan pemikiran kalangan penganut environmentalisme.
2. Sangat sedikit jurnalis yang memiliki latar belakang pengetahuan ilmiah, sehingga mereka gampang dimanipulasi oleh kalangan aktivis lingkungan;
3. Kelompok-kelompok aktivis atau pemerhati lingkungan meningkatkan kampanye kehumasan yang efektif dan didanai secara baik yang dimulai sejak tahun 1970 dan terus berlanjut hingga sekarang.
4. Desakan media untuk meningkatkan sirkulasi dan rating acapkali menjadikan media menghadirkan laporan-laporan ekologis sedramatis mungkin.

Kiat Menulis Masalah Lingkungan Hidup:

1. Jurnalis harus mampu mempopulerkan masalahnya dengan menggunakan peristilahan yang tepat dan pengalihan gagasan/ konsep yang populer, sehingga dimengerti oleh pembaca/ pemirsa.
2. Jurnalis harus berhati-hati terhadap penerjemahan istilah asing,dan meminta pertimbangan para pakar. Istilah-istilah ilmiah nama spesies, zat kimia, dll, harus ditulis dengan kesepakatan dari komunitas yng bersangkutan.
3. Jurnalis harus bisa mendekatkan persoalan pada khalayak dengan menjadikan masalah itu sebagai masalah lingkungan di tingkat lokal dan tingkat pengaruhnya.
4. Menampilkan drama dalam reportase, yakni drama tentang manusia.
5. Meletakkan manusia sebagai pusat berita
6. Menggunakan foto, gambar, dan ilustrasi untuk menarik perhatian pembaca/ pemirsa terhadap berita, seperti foto manusia dengan lingkungannya atau esi foto,
7. Menggunakan verifikasi berlapis menggunakan bahan pustaka, riset, narasumber/ para pakar. (Diolah dari greenpressnetwork dan berbagai sumber lainnya)

Sumber : M. Badri http://ruangdosen.wordpress.com